"Menurut peraturan FIFA, dalam pertandingan utama federasi sepak bola suatu negara, klub-klub yang berkompetisi tidak boleh mendapat dana dari pemerintah. Karena itulah, dalam hal ini, LSI menyalahi aturan FIFA," ujar pengamat sepak bola, Yesayas Oktovianus, seperti dilansir dari Metrotvnews.
Pernyataan keras Yesayas, yang juga merupakan jurnalis kawakan ini, dilontarkan pada diskusi Save Our Soccer yang digelar LBH Jakarta, di Jakarta, Minggu (16/01).
Selain dari Yesayas, LSI juga mendapat 'rapor merah' dari IGK Manila. Menurut mantan manajer Timnas Indonesia ini, LSI merupakan liga plat merah dan tidak profesional. Pasalnya, 99% klub yang berkompetisi di LSI mendapat dana dari APBD. Manila menambahkan bahwa APBD tetap dibutuhkan sepak bola. Namun, penggunaannya, menurut IGK Manila lebih kepada pembinaan dan pembangunan infrastruktur.
"APBD itu untuk pembinaan usia dini dan pembangunan infrastruktur bukan membeli pemain," tegas Manila.
Sementara itu, menurut peneliti divisi korupsi politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan, yang hadir dalam diskusi itu, penggunaan APBD bagi klub sepak bola merupakan hal yang rawan dikorupsi dan dipolitisasi.
"APBD yang masuk ke sepak bola semata-mata dalam rangkaian membangun relasi politik dalam bidang sepak bola. Ini sangat strategis dalam ajang pembinaan basis untuk kepentingan politik. Salah satunya karena basis massanya yang besar," pungkas Abdullah. (met/den)
