Konferensi pers dihadiri Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) dan KOI. Pihak-pihak tersebut menemukan sejumlah pelanggaran pada persiapan kongres empat tahunan itu. Misal, komite harusnya tak mendefinisikan dalam arti sempit soal keterlibatan kepengurusan PSSI minimal lima tahun.
Pemerintah, kata Andi, mendesak Komite Banding Pemilihan PSSI merevisi keputusan. Selain itu, pemerintah mengingatkan Komite Pemilihan PSSI supaya syarat pengurusan sesuai ketentuan.
Yang dia maksud, tidak pernah terlibat tindak pidana. Menurut Andi, Ketua Umum Induk Organisasi wajib diganti manakala terbukti terlibat kasus pidana. (Ali Hamdan/*****)
