Pasalnya, jika kabar tersebut benar adanya, maka pihak ICW akan menolak keras. "Harusnya yang maju tidak memiliki afiliasi dengan politik, nonpartisan partai atau politisi, biar lepas dari konflik kepentingan," ujar Wakil Koordinator ICW, Emerson Yuntho, Selasa (1/2/2011).
Apalagi, kasus dugaan korupsi Jhonny yang masih menggantung di KPK, justru akan memperburuk kredibilitas PSSI dan sepakbola nasional di mata dunia.
"Mestinya kita punya kriteria. Jangan menyelesaikan masalah PSSI dengan masalah baru. Nanti malah numpuk," tandasnya.
Salah satu kriteria itu, lanjutnya, seorang calon ketua harus bebas dari dugaan pelanggaran hukum. "Kalau perlu minta surat kelakuan baik dari KPK. Biar benar-benar aman," ujarnya.
Seperti diketahui, Jhonny Allen, sempat tersandung dugaan suap atas proyek pembangunan sarana pelabuhan dan dermaga di kawasan Indonesia Timur.
Pada saat dia menjadi anggota Komisi VI DPR, periode 2004-2009. Abdul Hadi Jamal, salah satu anggota Fraksi PAN, mengaku mendapat Rp1 miliar dari Komisaris PT Kurnia Jaya Wira Bakti Surabaya Hontjo Kurniawan, untuk diteruskan kepada Jhony Allen. Pengusutan terhadap dugaan kasus ini sampai sekarang masing menggantung.
Sabtu (5/2/2011), merupakan batas terakhir pendaftaran bakal calon (balon) Ketua umum PSSI, sebelum kongres empat tahunan berlangsung Maret mendatang di pulau Bintan, Riau.
Hal ini sesuai dengan statuta PSSI Pasal 41 ayat 3 mengenai pengajuan balon Ketua PSSI. Artinya, pengajuan yang diserahkan langsung kepada Sekjen PSSI harus sudah masuk sebelum Sabtu (5/2/2011) ini.[kun]
