JAKARTA, - Direktur Pengelola dan Pengembangan Gelora Bung Karno (GBK), Mahfudin Nigara, mengantarkan surat ke kantor PSSI. Surat ini ditujukan kepada Ketua Umum PSSI, Nurdin Halid, yang isinya penghentian kegiatan sementara di kantor PSSI.
Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng, menegaskan kalau pemerintah sudah tidak mengakui lagi kehadiran PSSI di bawah komando Nurdin Halid. Menpora juga mengatakan PSSI tak boleh lagi menggunakan fasilitas negara, termasuk GBK.
Sekretariat Negara kemudian bertindak cepat dengan membuat surat pengambilalihan. Surat itu diserahkan Nigara kepada tim kuasa hukum PSSI yang sedang berada di kantor PSSI.
Pengacara PSSI sempat mempertanyakan surat itu. "Anda memberikan surat ini disuruh siapa?" tanya Apolos Djara Bonga, salah satu pengacara PSSI.
Nigara kemudian menjawab, "Saya hanya menjalankan tugas, perintah pengosongan dari Sekretariat Negara."
Pada akhirnya, surat itu pun diterima tim kuasa hukum PSSI. Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI, Togar Manahan Nero, menegaskan kalau PSSI saat ini masih tetap berkantor di Senayan seperti biasa.
"Saya datang melihat-lihat dan semuanya kerja normal," ujar Togar.
Direktur Bidang Hukum PSSI, Max Boboy juga mengatakan hal yang sama. "PSSI (berkantor) di sini tidak gratis. Jadi, tidak bisa digusur begitu saja," tutur Max.(kompas)
