Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng, mengancam akan melakukan tindakan tegas jika PSSI melakukan pelanggaran-pelanggaran di kongres nanti. Menurut Menpora, ini bisa dilakukan mengingat tugas pemerintah adalah melakukan pengawasan.
Rencananya, PSSI akan melakukan dua kongres pada 26 Maret dan 29 April mendatang. Kongres pertama akan dilaksanakan untuk memilih Komite Pemilihan dan Komite Banding. Adapun kongres kedua untuk memilih Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan Komite Eksekutif periode 2011-2015.
"Ikuti saja statusa FIFA, karena statuta itu sudah sesuai semangatnya dengan aturan perundang-undangan Indonesia dan ketentuan olahraga di KONI/KOI. Jadi, pemerintah ikut mengawasi selama dilakukan sesuai dengan aturan-aturan negeri ini maupun aturan FIFA, maka kongres akan berjalan dengan baik, happy ending," kata Mallarangeng di kantor Menpora, Jumat (18/3/2011).
"Tapi, kalau ada pelanggaran-pelanggaran, atau tidak kesesuaian, maka pemerintah turun tangan. Pemerintah punya kewenangan yang jelas dalam undang-undang. Ada yang melanggar, ya kartu merah," sambung Andi.
Dalam kesempatan itu, Menpora juga mendukung langkah Komite Penyelamat Persepakbolaan Nasional (KPPN) yang batal melakukan kongres sendiri, dan mengikuti kongres PSSI.
"Kongresnya biar satu, bersama-sama, yang penting sesuai dengan aturan. Tapi, aturan standar electoral FIFA, bukan aturan statuta PSSI yang maknanya sudah jauh sekali dari makna statuta FIFA yang sebenarnya. Bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya harus sama, bukan menyimpang," pungkas Menpora.
Rencananya, PSSI akan melakukan dua kongres pada 26 Maret dan 29 April mendatang. Kongres pertama akan dilaksanakan untuk memilih Komite Pemilihan dan Komite Banding. Adapun kongres kedua untuk memilih Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan Komite Eksekutif periode 2011-2015.
"Ikuti saja statusa FIFA, karena statuta itu sudah sesuai semangatnya dengan aturan perundang-undangan Indonesia dan ketentuan olahraga di KONI/KOI. Jadi, pemerintah ikut mengawasi selama dilakukan sesuai dengan aturan-aturan negeri ini maupun aturan FIFA, maka kongres akan berjalan dengan baik, happy ending," kata Mallarangeng di kantor Menpora, Jumat (18/3/2011).
"Tapi, kalau ada pelanggaran-pelanggaran, atau tidak kesesuaian, maka pemerintah turun tangan. Pemerintah punya kewenangan yang jelas dalam undang-undang. Ada yang melanggar, ya kartu merah," sambung Andi.
Dalam kesempatan itu, Menpora juga mendukung langkah Komite Penyelamat Persepakbolaan Nasional (KPPN) yang batal melakukan kongres sendiri, dan mengikuti kongres PSSI.
"Kongresnya biar satu, bersama-sama, yang penting sesuai dengan aturan. Tapi, aturan standar electoral FIFA, bukan aturan statuta PSSI yang maknanya sudah jauh sekali dari makna statuta FIFA yang sebenarnya. Bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya harus sama, bukan menyimpang," pungkas Menpora.