KPPN beberapa waktu lalu menyatakan akan mengawasi jalannya kongres menemukan beberapa indikasi kecurangan yang mereka ungkap dalam Press Release kepada sejumlah media.
Menurut KPPN, Peraturan Organisasi (PO) yang diklaim PSSI telah mendapatkan persetujuan FIFA ternyata belum disampaikan kepada Anggota PSSI yang memiliki hak suara yang sah.
Bukan hanya itu, PSSI juga dituding tidak mensosialisasikan berkenaan dengan prosedur pencalonan anggota Komite Pemilihan dan anggota Komite Banding Pemilihan yang telah dibuka sejak tanggal 19 Maret 2011.
Terakhir, KPPN menganggap PSSI bersikap tidak profesional karena hingga hari ini (24/3) PSSI belum juga memberikan informasi perihal tatacara penyelenggaraan Kongres PSSI, waktu serta tempat diadakannya Kongres PSSI itu.
Sementara itu, di tempat berbeda Pengprov PSSI Jabar juga menilai PSSI melakukan tindakan semena-mena. Pasalnya, selain tidak ada pemberitahuan mengenai siapa saja yang nantinya bisa menghadiri Kongres, PSSI juga menggugurkan hak suara peserta Kongres yang berhalangan hadir.
Seperti yang tercantum dalam surat resmi PSSI yang ditandatangani oleh Sekjen mereka, Nugraha Besoes.
Jika memang itu yang terjadi berarti PSSI melanggar Statuta mereka sendiri pada Pasal 24 ayat 4 yang Berbunyi : Peserta harus merupakan bagian dari Anggota yang diwakili dan ditunjuk atau dipilih oleh Badan yang berhak dari organisasi Anggota tersebut. Peserta harus dapat memberikan bukti tertulis atas kewenangan mereka jika diminta.
Hingga berita ini diturunkan belum ada sikap resmi dari PSSI terkait tudingan kecurangan menjelang Kongres. Namun jika benar PSSI melakukan kecurangan demi kepentingan segelintir orang, maka harapan sebagian besar insan sepak bola Nasional akan perubahan di tubuh PSSI bisa jadi mimpi di siang bolong.
(bola/mac)
