"Saya menolak untuk menandatangani hasil yang berbeda dari keputusan dalam pertemuan Komite Normalisasi dan Anggota PSSI pemilik suara. Pak Agum Gumelar dan Joko Driyono juga tak menandatanganinya," kata Hadi Rudyatmo kepada wartawan.
Sehari sebelumnya, Komite Normalisasi PSSI dan anggota PSSI pemilik hak suara di Jakarta, akhirnya membentuk Komite Pemilihan dan Komite Banding menjelang Kongres PSSI 20 Mei 2011 serta merampungkan rancangan aturan pemilihan (draft electoral code).
Hasil Kongres ini akan dilaporkan ke FIFA pada 19 April mendatang. Kongres dihadiri anggota Komite Normalisasi, 100 pemilik suara sah PSSI dan peserta peninjau.
Namun, menurut Hadi Rudyatmo, seusai kongres ia disodori draft yang harus ditandatangani, termasuk adanya keputusan untuk pemulihan untuk klub Persibo dan Persema, dan SK nomor 1-54 yang isinya penghapusan sanksi-sanksi dan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Komite Disiplin PSSI.
"Saya tetap menolak untuk tanda tangan," katanya.
Disinggung adanya kabar penolakan FIFA soal terbentuknya Komite Pemilihan itu, Hadi Rudyatmo mengakui bahwa ia juga mendengar kabar itu.
"Kita tunggu saja. Saya akan bertemu dengan Pak Agum untuk soal itu. Sementara Komite Normalisasi sendiri akan bertemu dengan KONI Pusat Jumat (15/4) siang ini," katanya.
Direktur Keanggotaan dan Pengembangan Asosiasi FIFA Thierry Regenass di berbagai media massa menyatakan, FIFA tidak mengakui Komite Pemilihan dan Komite Banding hasil kongres pada Kamis (14/4), karena Komite Normalisasi adalah Komite Pemilihan.
Sebagai anggota Komite Normalisasi PSSI, FX Hadi Rudyatmo, menegaskan pihaknya sudah mengingatkan hal itu. Menurut dia, Komite Normalisasi yang menjalankan tugas untuk melakukan pemilihan ketua umum baru sebelum 21 Mei mendatang.
"Saya sendiri tidak terkejut atas kabar FIFA itu, karena sudah saya prediksi sebelumnya, karena sejak awal Komite Normalisasi adalah Komite Pemilihan, tapi Kelompok 78 ngotot, dibentuk Komite Pemilihan dan Komite Banding, dengan alasan sesuai statuta FIFA," kata Hadi Rudyatmo yang juga Wali Kota Solo itu.
Menurut dia, saat ini PSSI dalam kondisi darurat. "Tapi malah diperparah sendiri oleh insan-insan sepak bola yang ada di sini, kepentingan mereka terlalu didahulukan," katanya.
Pada Kamis (14/4), Komite Normalisasi PSSI dan anggota PSSI pemilik hak suara akhirnya membentuk Komite Pemilihan dan Komite Banding menjelang Kongres PSSI 20 Mei 2011.
Komite Darurat FIFA memperkirakan kepemimpinan PSSI saat ini tidak dapat mengendalikan persepakbolaan di Indonesia, yang dibuktikan dengan kegagalan mengambil kendali LPI, yang berlangsung tanpa keterlibatan PSSI atau juga kenyataan tidak bisa menyelenggarakan sebuah kongres yang tujuannya untuk mengadopsi sebuah aturan pemilihan dan memilih komite pemilihan.
"Komite Darurat FIFA sampai pada kesimpulan bahwa kepemimpinan di PSSI sudah kehilangan semua kredibilitasnya dan tidak dalam posisi lagi untuk memimpin proses penyelesaian krisis saat ini." Disebutkan beberapa misi Komite Normalisasi adalah menyelenggarakan pemilihan yang berdasarkan aturan pemilihan FIFA dan Statuta PSSI sebelum 21 Mei 2011.
Selain itu untuk membawa liga di luar PSSI berada dalam kendali PSSI dan juga untuk menjalankan kegiatan sehari-hari PSSI dalam semangat rekonsiliasi bagi kebaikan sepak bola Indonesia.
Komite Normalisasi akan terdiri atas para insan sepak bola Indonesia yang tidak akan menempati posisi apapun di PSSI.
Dikonfirmasikan juga bahwa empat kandidat yang ditolak Komite Banding PSSI pada 28 Februari 2011 tidak bisa dicalonkan untuk menjadi ketua umum PSSI. (ant/mac)
